Latar Belakang PHJD

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN Rupiah murni. PHJD sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap yaitu 75% untuk jalan provinsi dan 65% untuk jalan kabupaten.
PHJD ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemda untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat. Program ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dilakukan dalam program percontohan yaitu Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Barat (KLB).
Beberapa prinsip, yang telah berhasil diterapkan, antara lain:

  • Peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemograman dan pembiayaan, melalui Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS).
  • Peningkatan kualitas proses pengadaan kemampuan Pemda dalam implementasi; penerapan system e-katalog untuk jenis pekerjaan pemeliharaan rutin jalan.
  • Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan; peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan, penanganan keluhan/masukan masyarakat, dan penerapan kesetaraan gender dan keterlibatan kaum marginal, misalnya kelompok disabilitas, dll.

Pelaksanaan PHJD akan menggunakan mekanisme sesuai dengan dasar hukum terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah ini kepada pemerintah daerah.
Prasyarat mendapatkan dana hibah ini, Pemda harus melakukan pembiayaan terlebih dulu (pre-financing) dengan mengalokasikannya di dalam APBD tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi atas output yang telah ditetapkan dan kemudian penggantian/pencairan hibah akan dilakukan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kem. Keuangan) kepada Pemda melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) atas hasil verifikasi.
Program ini akan dikelola oleh Tim PHJD dan Pemda yang mendapatkan dana hibah perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

Silahkan download dokumen PMM-PHJD di sini.