ORGANISASI PENGELOLA

1.Pemerintah Pusat

Di tingkat pemerintah pusat, untuk program tahun 2019-2021, 5 (lima) kementerian terlibat langsung dalam pelaksanaan PHJD dan 1 (satu) intitusi independen yang terlibat dalam proses pengawasan/monitoring/evaluasi setelah pelaksanaan PHJD selesai di setiap daerah penerima hibah, yaitu:

  1. Kementerian PPN/ Bappenas
  2. Kementerian Keuangan
  3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  4. Kementerian Dalam Negeri
  5. Kementerian Pariwisata
  6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2.Pemerintah Daerah
  1. Program Implementation Unit (PIU)
  2. Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga

Struktur Organisasi